M Siregar : Sampaikan OJK Siap Perbuat Jasa Keuangan Pada PIJK Tahun 2025

Jakarta, MalukuBersatu. com, -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya setelah mendapat tanggungjawab penuh dibidang keuangan. Terus giat melaksanakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan amanah yang diberikan. Sesiau siaran pers yang masuk ke media ini sebagai Mitra kerja Otoritas Jasa Keuangan di Propinsi Maluku. Telihat OJK memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif. Guna dukung program prioritas pemerintah dorong tumbuhnya ekonomi nasional.

OJK juga menyatakan optimistis kinerja sektor jasa keuangan di 2025 akan tetap positif sejalan tantangan dan peluang yang dihadapi. Serta siap laksanakan berbagai kebijakan-kebijakan yang diberikan. “Kami optimistis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang berlangsung di Jakarta.

Pada kegiatan tersebut dihadiri ratusan pelaku industri jasa keuangan, serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga. Dalam PTIJK itu, selain menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. OJK juga meluncurkan Indonesia Anti Scam Center (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (Sipelaku). Sebagai upaya OJK untuk melindungi masyarakat, terus memperkuat integritas sektor jasa keuangan.

Mahendra, menjelaskan empat kebijakan prioritas OJK di 2025 untuk menjaga sektor jasa keuangan (SJK) agar tetap resilient. Sehingga mampu memberikan daya ungkit yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertama, Optimalisasi kontribusi SJK dalam mendukung pencapaian target program prioritas Pemerintah. OJK mengarahkan IJK mengambil peran mendorong pertumbuhan antara lain melalui perluasan pembiayaan bagi program prioritas nasional.

Yang juga menjadi bagian dari strategi bisnis IJK terbagi atas, a. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan, diberikan melalui: diberikan Kemudahan akses pembiayaan dengan skema penyaluran kredit dan penjaminan khusus kepada petani dan UMKM. Serta pengembangan produk asuransi parametrik, seperti bayar waktu panen (yarnen),supply chain financing dan project financing, produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Selain itu Kolaborasi antara Kantor OJK di daerah dengan Pemerintah Daerah juga akan ditingkatkan untuk. Mengembangkan ekosistem pembiayaan komoditas unggulan daerah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. Dan rantai pasok bagi MBG. Dukungan dalam bidang kesehatan dan pendidikan, dilakukan melalui:Kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyempurnakan ekosistem asuransi kesehatan.

Peningkatkan pemahaman keuangan masyarakat, termasuk melalui integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan. Dan mewajibkan IJK untuk aktif mengedukasi masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa. Dukungan dalam Program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menciptakan multiplier effect dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional.

Bentuk dukungan OJK yaitu: Mempermudah dan memperluas akses kredit/pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR. Berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan 1 pilar serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR. OJK juga telah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non lancar. Selain itu ersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu peserta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyiapkan kanal pengaduan khusus. Serta membentuk task force untuk mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait. Dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan/pengolahan tanah.

Dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine tuning skema produk investasi terstruktur khususnya Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP). Penguatan industri Asuransi dan Penjaminan untuk mendukung pengembang UMKM dalam memitigasi risiko pembangunan perumahan. Antara lain melalui penjaminan Kredit Modal Kerja dan produk surety bond serta asuransi properti dan asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR MBR.

Untuk perkuat ketahanan dan likuiditas perekonomian nasional melalui mekanisme pemasukan dan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia, dilakukan dengan: Memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar untuk ketersediaan pembiayaan bagi sektor ekspor. Melalui pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk penempatan DHE di bank yang digunakan sebagai agunan kredit back-to-back.

Selain itu mengharapkan LJK dapat memberikan margin yang wajar. Kebijakan terhadap penempatan dana nasabah eksportir ke time deposit Operasi Pasar Terbuka (OPT) Valas BI tidak berdampak pada perlakuan secara prudensial. Seperti LCR, NSFR, KPMM/CEMA, BMPK, Kualitas Aset.Mendorong proses analisis kredit back to back yang lebih sederhana. Mendorong LJK untuk meningkatkan kapasitas dalam melihat peluang pembiayaan program prioritas lainnya, seperti program hilirisasi.(MB-01)