Moenandar Menilai Tuduhan SK Palsu, Mungkin Dipengaruhi Faktor Emosional

Ambon, MalukuBersatu.Com ,-Pasca Patrick Moenandar mendapat SK resmi dari pusat sebagai Ketua DPC Perindo kota Ambon. Ada yang main isyu kalau SK itu palsu, hingga kepada media ini Selasa (17/03/26) Wakil Ketua DPRD Kota Ambon dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Patrick Moenandar, S.E, angkat bicara. "Tudingan rekomendasi palsu yang dialamatkan kepadanya sangat tindak mendasar dan media yang naikkan berita harus sebut jelas siapa oknumnya ", ujar Moenandar.

"Lebih lanjut dikatakan, pada DPP Perindo ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum serta pengurus lain. Yang memiliki kewenangan dimana semuanya sangat terbuka untuk siapa saja. Silahkan ditanyakan. Karena tudingan itu tidak mendasar, saya Ia menilai ini muncul dari oknum-oknum yang hingga kini belum menerima perkembangan Partai Perindo yang semakin berkembang besar", ungkapnya.

Beliau membantah keras isu tersebut, tuduhan yang menyebutkan rekomendasi palsu jelas sangat menyesatkan. "Mungkin mereka masih belum bisa move on, Patrick jelaskan pimpinan pusat partai Perindo berikan kepercayaan penuh kepadanya untuk memimpin dan membesarkan Partai Perindo di Kota Ambon. Artinya Ketua Umum menaruh kepercayaan besar kepada saya, kepercayaan itu pasti saya buktikan dengan kerja nyata untuk Partai Perindo", tandasnya

Terkait kabar adanya fungsionaris partai yang melaporkan dirinya ke pihak kepolisian. Anak muda itu mempertanyakan status pihak yang mengaku sebagai fungsionaris tersebut. Penunjukan pimpinan DPRD Kota Ambon dari partai yang menegaskan bahwa rekomendasi tersebut sah. Dan dikeluarkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo.

Lanjut Moenandar, jika memang dokumen palsu, maka pihak pertama yang akan mengambil langkah adalah DPP Partai Perindo. Sebab rekomendasi penunjukan pimpinan DPRD merupakan kewenangan penuh internal partai. “Kalau memang rekomendasi itu palsu, tentu DPP yang akan bertindak, sebab ini murni kewenangan partai", terang Patrick.

Jadi kalau ada pihak yang menuduh, menurut saya mereka salah alamat, rekomendasi itu telah diterbitkan sekitar dua tahun lalu. Dan hingga kini tidak pernah ada dokumen atau rekomendasi lain yang keluar selain rekomendasi itu. Saya telah melakukan pengecekan langsung ke DPP terkait isu tersebut dan penjelasan yang diterima.

Pada saat proses penetapan pimpinan DPRD Kota Ambon berlangsung, Ketua Umum Partai Perindo sedang berada di luar negeri. Sementara agenda pelantikan pimpinan DPRD sudah memasuki tahap akhir. Karena itu, Ketua Umum memberikan mandat kepada Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk menandatangani rekomendasi.

"Saat itu Ketum sedang berada di luar negeri, sementara DPRD Kota Ambon sudah masuk agenda pelantikan pimpinan. Maka Ketum menugaskan Waketum untuk menandatangani rekomendasi bersama Sekjen,” jelasnya Patrick. Ia menegaskan hingga saat ini sudah dua tahun berlalu dan tidak pernah ada rekomendasi lain yang dikeluarkan oleh DPP terkait posisi tersebut. Kini sudah dua tahun berjalan dan tidak ada rekomendasi lain yang keluar menggantikan rekomendasi tersebut,” ungkapnya.

Ia pun mempertanyakan dasar tudingan yang menyebut rekomendasi tersebut palsu. Kalau mereka mengatakan rekomendasi itu palsu, apakah mereka sudah pernah melihat rekomendasi yang asli? Lebih lanjut, ditegaskan kepercayaan dari Ketua Umum Partai Perindo terhadap dirinya juga dibuktikan dengan penyerahan langsung Surat Keputusan (SK) kepengurusan Perindo Kota Ambon.

“Kalau saya tidak direstui oleh Ketua Umum sebagai pimpinan DPRD, bagaimana mungkin saya bisa menerima SK sebagai pimpinan Perindo Kota Ambon. SK itu diserahkan langsung oleh Sekjen dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen. Coba kita pahami dulu apa itu fungsionaris Partai Perindo. Kalau seseorang sudah tidak lagi menjadi pengurus di tingkat DPC, DPD, bahkan DPW, tetapi masih menyebut diri sebagai fungsionaris, tentu itu perlu dipertanyakan,” katanya.

Ia menambahkan, jika memang ada laporan yang dilakukan atas nama partai, seharusnya ada surat perintah resmi dari DPW atau DPP. Paling tidak harus ada surat perintah dari DPW atau DPP untuk melaporkan saya ke pihak kepolisian. Patrick katakan, selama ini memilih tidak menanggapi polemik tersebut karena menilai persoalan itu hanya akan menguras energi.

“Selama ini saya tidak menanggapi persoalan ini karena bagi saya hanya buang-buang energi. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, baik untuk masyarakat maupun untuk membesarkan Partai Perindo,” imbuhnya.(MB-01)