Pj Walikota RPH Harus Zegera Difungsikan

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Rumah Potong Hewan yang berada di desa Tawiri oleh Penjabat Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena dimintakan kepada Dinas Pertanian Kota Ambon untuk segera dibenahi.Dalam artian segera melihat dan melengkapi kekurangan yang ada agar RPH (Rumah Potong Hewan) Tawiri di Dusun Hila Tanah Putih agar dapat dioperasikan. “Saya sudah meminta Kadis Pertanian untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada, supaya kita bisa memfungsikan rumah potong hewan tersebut,” katanya menjawab pertanyaan wartawan seputar RPH Tawiri yang sejak dibangun tahun 2014 sampai sekarang tidak difungsikan.

Hal itu disebut Bodewin, pada sesi tanya jawab, usai memaparkan 5 Kebijakan Prioritas yang akan dilaksanakan sebagai Penjabat Walikota Ambon terpilih lagi periode 2023-2024, di Balai Kota, Rabu (7/6/2023). Lanjut Bodewin soal efisiensi waktu antara pemotongan di Tawiri hingga penjualan daging di Pasar Mardika memang qda alami kendala, namun hal itu harus diatasi karena sudah menjadi bagian dari perencanaan (pemerintah Kota Ambon). “Memang soal efisiensi waktu, orang potong hewan di sana dan bawa ke pasar Mardika, terlalu jauh, tapi fasilitasnya sudah dibangun ya harus jalan, jangan lagi potong di Mardika,” katanya.Menyinggung soal rencana pembangunan jalan tembus dari lokasi RPH Tawiri ke jalan raya di kawasan Dusun Riang, dia menyatakan hal itu tidak mungkin dilakukan dalam masa 1 tahun pemerintahannya. RPH Tawiri terletak di Dusun Hila Tanah Putih, jalan kses sepanjang 2 kilometer dari jalan raya Leimena menuju lokasi hanya satu dan berukuran tidak besar, dan terdapat “bottle neck” di mulut jalan masuk dari jalan raya. Kondisi itu membuat para penyelesaian daging keberatan memotong hewan di RPH Tawiri.

Setara itu Pj Waliora yang penuh kemuragan hati itu telah menetapkan 5 Kebijakan Prioritas yang akan dilakukan 2023-2024 yaitu. Pertama, Penguatan Koordinasi dan Konsolidasi dengan Pemerintah Desa, Negeri, dan Kelurahan. Di dalamnya termasuk kunjungan kerja dua kali setiap minggu sekaligus menggelar program WAJAR di desa, negeri dan kelurahan. Sebutnya, Program WAJAR di Balai Kota bagus tapi masyarakat yang datang kurang banyak, sehingga perlu ditingkatkan penerapannya di desa, negeri dan kelurahan.

Kedua, Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintah, Penakatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Pelayanan Publik. Ketiga, Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Pengurangan Angka Kemiskinan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Nasional dan Program Pemerintah Provinsi Maluku. Keempat, Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan Kualitas Lingkungan serta Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Pariwisata. Dan kelima terakhir, Fasilitasi Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024 serta Menjaga Netralitas ASN

Khusus masalah netralitas ASN, Penjabat Walikota Ambon menyatakan permintaan akan menyediakan banyak formulir BAP untuk memroses ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis. Karena pada prinsipnya siapapun dia ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. “Untuk itu diwanti-wanti sejak dini seorang ASN tidak dibenarkan ada dalam politik praktis siapapun dia”, tutur Wattimena.(MB-01)