Sekda Buka Rapat Pleno TPAKD, Berikan Penghargaan Kepada Penggerak Inklusi Keuangan di Maluku

Ambon,MalukuBersatu.Com, -Mengakhiri alhir tahun Sekretaris Daerah provinsi Maluku Sadali Ie , membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Selain itu memberikan penghargaan kepada penggerak inklusi keuangan tingkat Provinsi, Maluku di Ballroom Kantor OJK karang panjang pada Selasa, (19/12/23). Dalam sambutan orang nomor tiga dilingkup Pemerintah Propinsi itu mengatakan. Sangat mengharapkan keterlibatan aktif setiap TPAKD untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Khususnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar pengembangan sektor unggulan di daerah dapat didukung terbukanya akses keuangan di masyarakat.Sadali t ekanan bahwa tujuan akhir dari peningkatan literasi keuangan dan akses keuangan masyarakat adalah. Menciptakan ekosistem keuangan yang mampu mendukung pembangunan perekonomian di daerah. Novian Suhardi yang mewakili Kantor OJK Provinsi Maluku dalam pemaparannya menguraikan, bahwa untuk penentuan dan pelaporan program kerja TPKAD agar mengacu pada prinsip SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu). Dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan produk atau sektor unggulan di daerah.Kegiatan yang dipimpin oleh Stella M. Mattitaputty dari Kantor OJK Provinsi Maluku, berjalan interaktif yang diawali dengan evaluasi program TPAKD dari Kantor OJK Provinsi Maluku. Sementar itu Pemerintah Kota Ambon yang diwakili Robert Sapulette, ST., MT kadis Perhubungan mendapat kesempatan kedua. Untuk presentasi dengan memaparkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang mendorong literasi dan inklusi keuangan pelajar tingkat SD/SMP di Kota Ambon.

Program ini dinilai berhasil dan mendapat apresiasi dari OJK sebagai Program Implementasi Wilayah KEJAR Terbaik di Indonesia pada tahun 2022. Selain itu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda,SP, M.Si sebagai penyaji terakhir, menyampaikan upaya percepatan inklusi keuangan di sektor pertanian dengan mendorong penyaluran KUR kepada petani. Program ini dinilai berhasil memenuhi kebutuhan akses pembiayaan para petani dan mendorong memenuhi target penyerapan KUR di sektor pertanian.

Pada kegiatan itu diberikan kepada Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan tokoh yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi Keuangan di wilayah Provinsi Maluku selama tahun 2023. Penghargaan ini diterima oleh: – Pemerintah Kota Ambon sebagai Pemerintah Daerah Penggerak Literasi Keuangan melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar di Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemerintah Daerah Penggerak Literasi Keuangan melalui Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir.

PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku & Maluku Utara sebagai Lembaga Jasa Keuangan Penggerak Inklusi Keuangan melalui Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Masohi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Penggerak Inklusi Keuangan melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Wisata Desa Piliana – Maluku Tengah.Dr Ilham Tauda,SP, M.Si, sebagai Tokoh Penggerak Inklusi Keuangan Sektor Pertanian melalui Program Kredit Usaha Rakyat.

Hadi Basalamah sebagai Tokoh Penggerak Inklusi Keuangan Provinsi Maluku melalui Program Percepatan Pembiayaan Kepada Petani. Terkait hal itu Roni Nazra, Kepala OJK Provinsi Maluku selaku Pengarah TPAKD Provinsi Maluku menyatakan, bahwa penghargaan yang diberikan adalah wujud penghargaan dan rasa terima kasih kepada pihak pihak yang telah memberikan upaya terbaik dalam mengimplementasikan program-program inklusi keuangan di Provinsi. Roni menambahkan bahwa ke depan perluasan akses Keuangan memerlukan strategi dan inovasi yang tepat.

Agar masyarakat dapat lebih memahami, memiliki akses seluas-luasnya ke produk jasa keuangan.aKegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Acara ini bertujuan untuk menyusun program kerja peningkatan akses Keuangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan memicu kinerja TPAKD se-Provinsi Maluku selama tahun 2023. Hal tersebut diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mendukung kemandirian daerah.

Memperluas akses keuangan di daerah yang sesuai dengan potensi ekonomi daerah, serta meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan. Kegiatan ini dilakukan hybrid yang dihadiri oleh 10 (sepuluh) perwakilan Pemerintah Daerah yang telah membentuk TPAKD. Yaitu Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Kota Tual, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Pemerintah Kabupaten Buru , dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.(MB-01)