Tetelepta Klarifikasi Dana Pakaian Seragam Walikota

Ambon,MalukuBersatu,com,–Pemerintah Kota Ambon Di Bawah kepemimpinan PJ Walikota Bodewin Wattimena hampir dua tahun ini bersih dari pemerintahan miring karena Wattimena selalu berjalan sesuai jalurnya. Namun belakangan ini ada yang ingin buat polemik terkait anggaran pakaian dinas Penjabat Walikota Ambon, tahun 2023. Yang dikabarkan nilainya mencapai Rp 400 juta, akhirnya disikapi Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Perlengkapan, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon Herman Tetelepta.

“Disebutkan, terkait pemberitaan yang tidak fier pada salah satu media online yang mengatakan, bahwa berpotensi Korupsi Jika dana Pakaian Dinas Penjabat Wali Kota Ambon tahun 2023 Rp 400 Juta. Sebagai bawahan yang menangani perlengkapan, saya tegaskan tidak sepenuhnya apa yang disampaikan itu benar benar,” katanya kepada media diruang Media Center, Balai Kota Ambon, Kamis (7/3/2024).

Tetelepta mengklarifikasi, dikatakan perencanaan anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Tahun 2023. Untuk keseluruhan kegiatan, termasuk Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Daerah. Dimana sesuai peruntukannya bernilai sebesar Rp. 400 juta dan itu semuanya sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. "Sembari jelaskan, anggaran yang kita rancangkan, dibawa ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas. Selanjutnya ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD.

Barulah dari situ ditetapkan, artinya apa yang kita anggarkan, telah diketahui dan disetujui oleh TAPD dan DPRD melalui pembahasan. Selanjutnya, khusus bagi anggaran Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah, ada 2 (dua) item belanja atau pengeluaran. Dimana yang pertama adalah belanja jahit pakaian dinas dan atribut kepala daerah itu sendiri dan yang kedua adalah belanja kain, yaitu berupa bahan.Belanja kain ini, diantaranya belanja kain di UMKM atau para pengrajin, misalnya kelompok tenun ikat Mayar di Wayame.

Itu yang menjadi penyedia kain tenun, selain itu saat melakukan kunjungan, pameran atau Expo di luar daerah. Ada kain khas dari daerah tersebut yang dibeli, selain untuk kenang – kenangan, nantinya juga akan dibuatkan pakaian untuk kepala daerah,” beber mantan Camat Sirimau itu. Hi gga dari 2 item, menurut Tetelepta, realisasi anggaran sebenarnya untuk kegiatan Belanja Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah, berjumlah Rp.197.321.848.

Sementara ada lagi belanja kain/bahan sebesar Rp.74.353.342 untuk kepentingan expo dan lain – lain, sehingga totalnya mencapai Rp.272.676.290. Angka tersebut, sudah termasuk PPH dan PPn. Dengan demikian Tidak menghabiskan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400 juta. Ditambahkan lagi, Kepala Daerah merupakan representasi atau citra dari Pemerintah Kota (Pemkot). Sehingga penampilannya di hadapan publik harus rapi, baik, dan sopa. Dengan demikian untuk mendapatkan penampilan seperti itu maka kualitas pakaian dan atribut kepala daerah perlu diperhatikan.

Itu berarti udah pasti akan berpengaruh pada anggaran yang disediakan, sehingga dirinya berharap, informasi ini menjadi penjelasan kepada masyarakat supaya tidak ada salah tafsir terhadap pemanfaatan pagu anggaran yang ada. "Kami juga berharap agar dalam menulis berita, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu, sehingga tidak merugikan pihak lain dalam pemberitaan yang dikomsumsi publik” pungkasnya. (MB-01)