TPID Bersama BI Gelar Pertemuan Hadapi HBK, Indra Wahyu Minta Optimalkan GPM

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Tim Pengendalian Inflasi Daerah Propinsi Maluku pada Rabu (04/03/26) melaksanakan pertemuan dengan seluruh instansi yang berkepentingan serta 11 Kabupaten/kita baik secara daring maupun luring. Dikesempatan itu Asisten II didampingi Plt Kepala Perwakilan BI Maluku Wahyu Indra Sukma dan Kepala Biro Investasi dan Ekonomi Ony Sumeru. Pada pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam banyak yang dibicarakan untuk mencegah Inflasi maupun persiapan hadari hari-hari besar keagamaan.

Dikesempatan itu kepala biro Investasi dan Ekonomi Ony Soemeru bertindak selaku moderator untuk memintakan seluruh kabupaten/kota sampaikan berbagai berbagai kegiatan maupun kendala ada dibilang jalan keluar terhadap berbagai persoalan uang dihadapi. Dikesempatan itu juga terjadi dialog diantara peserta yang tidak hanya satu untuk menekan inflasi di Propinsi Maluku maupun Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma berkesempatan berikan komentarmu yang tujuannya. Untuk mendorong penguatan digitalisasi daerah dalam rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Yang digelar di Lantai VI Kantor Gubernur Maluku.

Dalam rapat tersebut, Indra menyampaikan bahwa Provinsi Maluku telah masuk dalam kategori provinsi yang mengimplementasikan digitalisasi secara menyeluruh di wilayah Nusapua. Dengan capaian tersebut, Maluku dinilai memiliki peluang besar untuk meraih hasil optimal dalam ajang Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

NMenurut dia, terdapat sejumlah rekomendasi penting yang perlu diperhatikan dalam konteks penilaian. Di antaranya pelaksanaan HLM minimal delapan kali dalam setahun dan dipimpin sekurang-kurangnya oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai bentuk komitmen pimpinan daerah. “Selain kuantitas pelaksanaan, yang tidak kalah penting adalah adanya rekomendasi dan tindak lanjut nyata dari setiap High Level Meeting (HLM)yang dilaksanakan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kesiapan Bank Maluku dan Maluku Utara untuk diundang dan terlibat aktif membantu percepatan digitalisasi di Provinsi Maluku. Termasuk dalam penguatan sistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu langkah konkret yang didorong yakni mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengunduh dan menggunakan layanan mobile banking milik Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara serta memanfaatkan QRIS dalam setiap transaksi.

Hal ini dinilai penting untuk membangun ekosistem pembayaran digital yang masif dan terintegrasi. Selain itu, digitalisasi di sektor pajak dan retribusi daerah perlu dimaksimalkan, termasuk dalam penggunaan kartu debit untuk transaksi belanja pemerintah. Langkah tersebut menjadi salah satu indikator penilaian sekaligus strategi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Wahyu menyampaikan apresiasi atas penguatan sistem pajak dan retribusi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku.

Dan berharap implementasi digitalisasi tersebut dapat diperluas hingga ke tingkat kabupaten/kota. “Dengan sistem yang terdigi

Dan berharap implementasi digitalisasi tersebut dapat diperluas hingga ke tingkat kabupaten/kota. “Dengan sistem yang terdigitalisasi, potensi kebocoran dapat dicegah, proses pengawasan lebih mudah dilakukan. Serta penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat meningkat secara signifikan,” katanya. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, Maluku diharapkan mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Sementara itu sebelum mengakhiri pertemuan yang sangat penting terkait persoalan inflasi, Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Sadali Ie menyatakan. Pertama Dari pertemuan ini ada beberapa hal yang merupakan kata kunci untuk secara bersama saling baku dukung. Sangat penting untuk lakukan kordinasi dan kolaborasi yang intens dengan semua instansi terkait.

Kedua menjelang perayaan idul Fitri 1447 H kami minta perhatian kepada pihak PLN agar tidak terjadi pemadaman saat perayaan Idul Fitri. Selain itu Pelindo juga berharap rantai pasokan distribusi itu jangan sampai mandek sehingga karena bisa menimbulkan dampak yang negatif pada perayaan hari raya. Dan kepada kabupaten/kota yang tidak hadir segera untuk mencari formasi terkait dengan ketersediaan kebutuhan ketahanan pangan menjelang hari raya .

Dan saya sampaikan kepada semua pimpinan OPD yang berimbas dengan persiapan penanganan pangan untuk optimal bekerja dan seringl melakukan koordinasi dengan unit unit yang punya irisan dengan ketahanan pangan. Segera lakukan langkah antisipasi dan yang terakhir saya sampaikan karena pa Indra ini adalah Plt kiranya dalam bulan yang penuh Rahmad berkah kita diakaksn mudah mudahan pa Indra jadi Kepala Bank indonesia.(MB-01)