Huwae : Hadir Di Unpatti Ajak Rektor Kerja Sama Tangani Tambang Di Bumi Maluku

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) DR Jefry Huwae. Hari ini Rabu (24/06/26), didampingi DR Michael Wattimena, SE.SH,MM, bersama rombongan melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Pattimura Prof Fredy Leiwakabessy. Yang berlangsung diruang Kerja Rektor yang berlangsung penuh kekeluargaan dan dikatakan awali kerjanya mulai dari Maluku dan pada almamater tercinta Unpatti

Selesai pertemuan kurang lebih dua jam itu, pihak Kementrian ESDM berkenan berikan keterangan kepada puluhan wartawan. Dan Dirjen Gakkum yang adalah putra asli Maluku DR Jefry Huwae menyatakan kehadiran diri bersama Staf ahli ESDM, Bung Michael Wattimena untuk bersilaturahmi dan cinta almamater. Lanjutnya bersama Rektor dan staf kami bicarakan menyangkut keberadaan Gunung Botak.

"Sebagai kawasan pertambangan emas, tetapi sebagai aset strategis yang harus dikelola secara terencana, legal, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. Saat berdialog dengan civitas akademika Universitas Pattimura di Ambon. Sebutnya, pengelolaan sumber daya alam di Pulau Buru harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan. Bukan sekadar kepentingan ekonomi jangka pendek", ungkap Huwae.

Sembari katakan, rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk menata aktivitas pertambangan di Gunung Botak melalui skema Pertambangan Rakyat. Hingga perlu sangat dukungan kajian akademik yang komprehensif agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Kita membutuhkan pandangan akademis yang utuh, mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi hingga lingkungan.

Dan paling diperhatikan yaitu, pengelolaan sumber daya alam harus sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yakni memanfaatkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari nilai ekonomi, tetapi paling utama dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

"Secara khusus kami meminta Universitas Pattimura mengambil peran lebih besar dalam memberikan masukan ilmiah. Terhadap berbagai program pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Sebab menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi pengamat, tetapi harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis data dan riset', terangnya.

Dikarenakan hasil kajian yang dihasilkan akademisi dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi spekulasi dan kesalahpahaman yang berkembang di tengah masyarakat terkait rencana penataan Gunung Botak. "Publik harus memperoleh informasi yang benar setiap pembangunan pasti memiliki dampak, tetapi tugas kita adalah memastikan manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih besar daripada dampak negatif yang mungkin muncul," ujarnya.

Dirinya, mendorong keterlibatan aktif para guru besar, peneliti, dan lembaga penelitian Universitas Pattimura untuk mengawal proses tersebut sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Selain bahas penataan pertambangan rakyat, Huwae menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini menjadi persoalan serius di kawasan Gunung Botak.

Dimana Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM akan menjalankan tugasnya secara profesional dan terukur. Meski demikian, pendekatan yang dilakukan tidak akan tergesa-gesa, melainkan berdasarkan proses hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. "Siapa pun yang melakukan aktivitas pertambangan ilegal berarti melawan aturan negara dan merugikan kepentingan masyarakat luas," tegasnya.

Pernyataan itu, sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang pasca operasi penertiban aktivitas tambang ilegal yang beberapa waktu lalu dilakukan aparat di Pulau Buru. Sebagai anak Maluku disebutkan, berbagai dinamika yang terjadi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam menata sektor pertambangan.

Ia meyakini bahwa jika dikelola secara benar, potensi emas Gunung Botak dapat menjadi salah satu instrumen penting. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Kita harus optimistis, jika sumber daya alam ini dikelola dengan baik, transparan, dan sesuai kaidah pertambangan yang benar. Maka manfaatnya akan kembali kepada rakyat Maluku," katanya.

"Sebab bagi Wattimena, masa depan Gunung Botak tidak boleh lagi identik dengan konflik, kerusakan lingkungan, atau aktivitas ilegal. Sebaliknya, kawasan itu harus menjadi contoh bagaimana kekayaan alam dapat dikelola secara bertanggung jawab. Dengan melibatkan pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam satu visi yang sama: menghadirkan kemakmuran bagi rakyat Maluku", tutup kakak dari Plt BKD Propinsi Maluku.(MB-02)