PERCEPAT PENANDATANGANAN NPHD, PEMPROV GELAR RAKOR PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

Ambon,MalukuBersatu.Com,- Pemerintah Provinsi Maluku mengadakan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Di bawah sorotan tema “Baku Kele Sukses Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024”, bertempat di Swiss-Belhotel Ambon, pada Kamis (23/11/2023) . Rakor ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si., IPU, didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Daniel Indey. Serta Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Sekda atas nama Pemerintah Daerah, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya, menyambut baik agenda rapat koordinasi ini. Sebagai salah satu instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin sinergitas, koordinasi bagi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada tahun 2024. “Pokok permasalahan utama yang sementara ini terjadi hampir di seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indoensia yaitu. Belum disepakatinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pemilukada tahun 2024, antara Pemerintah Daerah dengan KPU, Bawaslu dan Aparat Keamanan.” Terangnya.

Kondisi tersebut, katanya bukan disebabkan Pemerintah Daerah tidak mau menyetujui, namun berbagai aspek harus dikaji dan dijelaskan secara baik. Sehingga besaran anggaran Pemilukada tahun 2024, bisa efektif dan efisien dalam penerapannya. Dan sama-sama bisa mewujudkan “Sukses Pelaksanaan, Sukses Partisipasi dan Sukses Pertanggung jawaban”. “Karena itu saya berharap melalui Rakor ini, daerah-daerah yang telah menandatangani NPHD, dapat berbagi informasi dan berbagai pengalaman. Kepada daerah lain, guna mempercepat penandatanganan NPHD Pemilukada tahun 2024.” Harap Sadali.

Terlebih lagi, ia mengatakan motivasi kuat harus diikuti dengan aksi nyata dan strategi kerja yang tepat. Karena motivasi tanpa aksi nyata, maka kita hanya berada di dunia khayalan tanpa kenyataan. “Aspek perdamaian dan perdamaian umum adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Karena itu saya meminta Bupati/Walikota melalui rapat ini i kiranya para sekda dan jajarannya untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan guna menjamin stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam Masyarakat.” Tegasnya.Dirinya juga meminta perhatian untuk mendorong warga masyarakat, agar berpartisipasi menggunakan hak politiknya, baik dalam pemilu maupun pemilukada serentak tahun 2024.

“Demikian juga masalah netralitas ASN yang harus dijaga di semua tingkat pemerintahan. Politik praktis bukanlah ranah kita sebagai ASN, sehingga netralitas harus menjadi pedoman utama menjelang Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024.” Tutupnya. (MB-01)