RAKOR KETAHANAN PANGAN DALAM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN / KERENTANAN PANGAN 2023

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Maluku yang dipimpin Ahmad Jais Ely hari ini Kamis (21/08/23) mengelar Rapat Koordina Ketahanan Pangan. Dalam Rangka Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan /Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Maluku Tahun 2023. Acara tersebut oleh Kepala Dinas sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi seluruh tim teknis. Terutama dalam menyampaikan data dan meningkatkan kemampuan petugas analis data Kabupaten/Kota terhadap penyusunan FSVA, SKPG dan NBM.

sehingga proses dan update FSVA, SKPG, NBM tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota tahun 2023 dapat lebih cepat diselesaikan. Dalam sambutan disebutkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015. Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680). Kegiatan yang berlangsung di hotel manisee menghadirkan seluruh peserta dari kabupaten/kota dan instansi terkait. Tujuannya untuk membahas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022.

Dalam hal ini mengenai Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301). Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425). Disebutkan informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan sangat penting untuk memberikan masukan bagi para pembuat keputusan.

Dalam rangka penyusunan kebijakan dan program, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sehingga kebijakan dan program yang telah disusun dapat lebih memprioritaskan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan potensi dampak kerawanan pangan yang lebih tinggi sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dan gizi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Badan Pangan Nasional telah bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) sejak tahun 2002 untuk menyusun instrumen monitoring ketahanan pangan.

Yang dikenal dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas–FSVA). FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis mengenai status ketahanan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat wilayah. Dengan demikian saat ini FSVA telah dimanfaatkan oleh banyak instansi di tingkat pusat, namun ditingkat Kabupaten/Kota belum maksimal. Sebagai dasar Peta FSVA digunakan dalam menentukan target intervensi program, khususnya terkait penurunan angka kemiskinan.

Ada lagi untuk balitastunting dan angka rawan panga, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi memanfaatkan FSVA sebagai dasar. Dalam penetapan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor. FSVA memberikan masukan dalam pemanfaatan dana desa 20% dengan FSVA yg dihasilkan (Perpres 104/2021 Pasal 5 ayat 4 huruf B), Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Memanfaatkan FSVA sebagai dasar dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan - Penanganan Daerah Tertinggal (PDRT-PDT).

Kementerian Pendidikan Nasional memanfaatkan FSVA dalam rangka penentuan lokasi Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS). Untuk itu Saya mengingatkan kepada pejabat yang menangani FSVA, NBM dan SKPG di Provinsi maupun kabupaten/kota. Kiranya dapqt mengumpulkan data-data yang up to date. Penyediaan data produksi pangan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan BPS. Data kemiskinan, proporsi pengeluaran pangan, akses listrik, akses air bersih, dan angka harapan hidup dapat bekerjasama dengan BPS.

Data tingkat pendidikan perempuan dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan BPS. Data status gizi balita dan tenaga kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Selain itu data-data untuk mendukung informasi kerentanan pangan yang sifatnya transien (bencana alam, curah hujan, puso, dan deforestasi hutan) dapat bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Dinas Pertanian. Untuk Kabupaten/Kota data Data ketersediaan Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk.

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga, data keterjangakauan Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara data Pemanfaatan Pangan Rasio. Jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga dan Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk. Terkait dengan kegiatan besar ini selaku Kqdus, Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua peserta yang menangani FSVA, SKPG dan NBM di seluruh Maluku.Demikian pula bagi para peserta yang hadir disini Saya sampaikan penghargaan sekaligus pesan agar dapat memanfaatkan waktu hingga hari Jum’at dengan sebaik-baiknya. Agar ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan untuk penyusunan atau update FSVA, SKPG dan NBM di Kabupaten/kota masing-masing. Ilmu yang didapat juga dapat ditularkan kepada aparat lain, sehingga anggota pemahaman yang sama tentang FSVA, SKPG dan NBM. Setelah pertemuan diharapkan kabupaten/kota dapat melakukan tindak lanjut penyusunan FSVA tingkat kabupaten kota.

Dengan level analisis desa dan penyusunan SKPG tingkat kabupaten kota dengan level analisis Kecamatan. Dari hasil analisis FSVA terindikasi daerah mengalami kondisi sangat rentan, agak rentan, rentan, agak aman, aman dan sangat aman terhadap ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Untuk hasil analisis SKPG terindikasi daerah mengalami kondisi rentan, waspada dan aman terhadap ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan

Dari hasil penyusunan NBM kondisi ketahanan pangan di Maluku saat ini telah menunjukkan peningkatan dengan ketersediaan energi rata-rata sebesar 2.806 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 130.57 gram/kapita/hari (NBM Maluku 2021), ini berarti telah melebihi Angka Kecukupan Gizi yang direkomendasikan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012, yaitu sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari dari 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain: (1) Melakukan pertemuan teknis untuk mereview ketersediaan data; (2) Pelatihan FSVA dan SKPG tingkat Kabupaten; (3) Pengumpulan data untuk tingkat Kecamatan dan desa; (4) Pertemuan validasi data; (5) serta melakukan analisa data dan penyusunan FSVA dan SKPG Kabupaten/kota. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara bersinergi, melibatkan lintas sektor dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang ada agar FSVA, SKPG dan NBM 2023, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

"Mengakhiri sambutannya, Kepala Dinas Ahmad Jais Ely harapkan, semoga apa yang telah, sedang dan akan kita laksanakan selalu mendapat bimbingan dan ridho Allah SWT. Amin. Sembari melanjutkan pantun “Sagu salempeng patah dua Sagu dibagi sama rata, Mari katong kerja bersama Pangan terjaga Maluku sejahtera”Tuturnya.(MB-01)